Bagaimana Memberikan Tanggapan untuk Menjawab Temuan BPK?

Apakah Anda seorang kepala daerah, sekretaris daerah, kepala dinas, kepala intansi pemerintah lainnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Bendahara yang sedang menerima surat cinta dari Tim Pemeriksa BPK? Bingung bagaimana cara jawabnya? Saya pikir Anda tidak sendirian.

Konsep temuan untuk ditanggapi umumnya diberikan oleh Tim Pemeriksa BPK pada minggu terakhir periode kegiatan pemeriksaan. Konsep temuan tersebut dapat diberikan kepada personel yang terkait langsung dengan permasalahan (misal: bendaharawan atau PPK), kepada kepala satuan kerja yang menjadi lokasi permasalahan, atau dapat juga melalui aparat pemeriksa internal entitas yang diperiksa untuk mengkoordinasikan tanggapan-tanggapan kepada pihak-pihak yang mengerti permasalahan.

Dokumentasi Hash dalam Penerimaan Data Digital berupa File dalam Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada tulisan sebelumnya, telah diuraikan cara manual menyimpan bukti pemeriksaan berupa data digital atau file atau softcopy, yaitu dengan menyimpan data dalam kepingan CD/DVD lalu ditandatangai oleh pejabat pemilik data yang diterima tersebut. Pada tulisan kali ini, Saya akan menguraikan cara pendokumentasian serah terima data dijital dengan membuat dokumentasi berupa berita acara serah terima yang mencantumkan hash atau checksum file yang diterima.

Hash atau Checksum?

Kedua istilah ini biasanya digunakan secara bergantian dengan anggapan memiliki arti yang sama. Padahal tidak. Bisa dikatakan bahwa checksum adalah salah satu fungsi hash. Hash/checksum merupakan barisan kode komputer yang berfungsi sebagai identitas suatu file dalam suatu waktu dan kondisi tertentu, sehingga jika file mengalami perubahan sedikit saja (dengan kata lain: integritas data berubah), maka kode hash/checksum akan ikut berubah. Checksum biasanya digunakan built-in dalam bit-bit komunikasi program untuk mendeteksi secara seketika (real time/online), error atau perubahan yang tidak diinginkan dalam pertukaran data elektronik. Hitungan checksum biasanya sederhana dan kurang cocok digunakan untuk tujuan pengamanan data digital. Jika mau tahu penjelasan lebih lanjut mengenai hash/checksum, silahkan di-klik artikel berikut ini yang Saya pikir cukup baik penjelasannya. Seterusnya kita gunakan istilah hash saja yaa.

Pengangkatan Pegawai Honorer Melanggar Aturan mengenai Keuangan Daerah dan Aparatur Sipil Negara

Bisa ada banyak kemungkinan alasan, baik yang sifatnya positif maupun negatif - entah itu benar atau tidak benar, sehingga beberapa pemerintah daerah/pusat mengangkat tenaga honorer di lingkungannya, antara lain:

1. Menutupi kekurangan sumber daya manusia di instansinya, sehubungan dengan pembatasan penerimaan PNS oleh pemerintah pusat.
2. Memenuhi kebutuhan kualifikasi atau kompetensi personel di bidang tertentu, misalnya kebutuhan sarjana akuntansi untuk personel di bagian keuangan atau sarjana komputer/informatika di bagian pengolahan data elektronik, dan lain-lain.
3. Titipan dari pihak lain, bisa dari anggota legislatif (DPR/DPRD), instansi vertikal, atau bahkan titipan dari saudara/teman dekat muspida.
4. Memberdayakan saudara atau teman dekatnya.

Alasan nomor 3 dan 4 tentu saja merupakan alasan bersifat negatif, yang mudah-mudahan tidak terjadi di bumi Indonesia. Namun jika menggunakan alasan nomor 1 dan 2, apakah tepat dari aturan perundang-undangan? Dari pertanyaan dan jawaban di lapor.go.id, dapat diketahui bahwa ternyata pengangkatan tenaga honorer untuk kebutuhan pendidikan pun dianggap pihak Kemendagri tidak sesuai dengan ketentuan.

Makna Opini Laporan Keuangan Pemerintah yang Diberikan oleh BPK

Terdapat tiga jenis laporan keuangan (LK) pemerintah yang diberikan opini oleh BPK, yaitu ❶LK Pemerintah Daerah (LKPD), ❷LK Kementerian/Lembaga (LKKL), dan ❸LK Pemerintah Pusat (LKPP). Penggabungan atau konsolidasian LKKL menghasilkan LKPP. Opini atas LKPP merupakan cerminan opini atas LKKL secara keseluruhan.

Dalam periode akhir bulan April hingga awal bulan Mei setiap tahunnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melakukan rentetan acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya (K/L/D/I), baik di level Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Rentetan tersebut muncul karena adanya kewajiban setiap instansi pemerintah menyerahkan LK ke BPK untuk diperiksa paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir (atau tanggal 31 Maret) serta adanya kewajiban BPK untuk menyerahkan LHP atas LK yang diserahkan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan keuangan diterima (atau tanggal 31 Mei). Tentu ada kemungkinan satu-dua instansi yang terlambat menyerahkan laporan keuangannya, yang hingga saat ini sepengetahuan Saya, belum pernah ada pengenaan sanksi apapun dari BPK karena memang tidak ada aturan yang mendasari pemberian sanksi seperti itu.

Pengadaan Barang Pemerintah melalui e-Katalog adalah suatu Keharusan?

Mengutip penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI di detik.com, pembelian tong sampah merek Weber made in Germany ukuran 660 liter oleh Pemprov DKI Jakarta merupakan bagian dari modernisasi pengumpulan sampah di Jakarta agar sejajar dengan kota-kota maju. Tertulis bahwa pengadaan tong sampah sebanyak 2.640 buah dengan harga satuan USD253.62 atau Rp3.599.375,04 plus ongkos kirim sebesar USD5,581 atau Rp79.205.552,00; sehingga disimpulkan total nilai paket pengadaan tong sampah plus ongkir sebesar Rp9.581.555.657,60 atau 9,58 milyar rupiah. Rute-rute jalan yang akan dilalui truk press sampah (compactor) nantinya akan ditempatkan tong sampah-tong sampah 600 liter ini. Bahan tong sampah tersebut dari HDPE (sejenis plastik keras), sehingga tentunya tong sampah ini tetap digunakan sebagai penampung sampah, bukan ikut dalam proses press sampah, karena jika ikut di-press dengan sampahnya maka bahan HDPE bakal pecah.